*Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Dunia Usaha Tekan Pengangguran*
JAKARTA – Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan masyarakat korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda.
Program ini mengandalkan peran Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan dan lembaga pelatihan.
POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan menggandeng pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin mengatakan, keterlibatan Polri dalam penanganan pengangguran bukan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Terlebih, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang yang tergolong setengah pengangguran.
Karena itu, POLIRAN tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan bursa kerja, tetapi juga menyasar masyarakat secara langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.
Rudy menjelaskan, Bhabinkamtibmas menjadi ujung tombak program dengan melakukan pendataan pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di wilayah masing-masing.
Masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan dihubungkan dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan, serta penyandang disabilitas yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja.
Dalam setiap penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya akses khusus bagi penyandang disabilitas sekaligus mengajak perusahaan membuka kesempatan kerja secara inklusif sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Selain itu, POLIRAN dikembangkan secara tematik dengan menyesuaikan potensi ekonomi dan karakteristik masing-masing daerah.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Sementara di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat turut dikaitkan dengan pencegahan kerawanan sosial. Di Jawa Timur, POLIRAN dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun di Bali, program difokuskan pada sektor pariwisata, sedangkan di Batam dan Kepulauan Riau menyasar peluang kerja di sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Di sisi lain, Polri memastikan pelaksanaan program tersebut mendapat pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan informasi lowongan kerja.
Rudy menegaskan, pencari kerja tidak boleh menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan POLIRAN tidak diukur dari besarnya jumlah peserta job fair maupun lowongan yang disediakan, melainkan dari jumlah masyarakat yang benar-benar terserap ke dunia kerja.
Untuk memastikan hal tersebut, data pencari kerja, penempatan, dan perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan serta dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.



